KONSPIRASI MENGHANCURKAN NEGARA ISLAM

Tanggal 1 Maret 2005 kemarin, pemerintah Indonesia menaikkan lagi harga Bahan Bakar Minyak. Yang padahal dengan harga lama saja mayoritas rakyat sudah hidup tercekik. Berbagai komponen masyarakatpun semakin banyak yang turun ke jalan melakukan aksi menolak harga BBM yang baru ini.
Di tengah hingar bingar penolakan kebijakan pemerintah yang tidak populis ini, pemerintah mencoba memalingkan kepala dan mata rakyatnya menghadap Ambalat, membelokkan amarah rakyat agar tertumpah kepada Malaysia, menumbuhkan emosi nasionalisme dan patriotisme mereka, dengan harapan dapat mereda ketidakpuasan mereka atas kenaikan harga BBM. Trik kuno.

Ya, trik untuk memalingkan perhatian seseorang dari satu hal ke hal lainnya memang trik kuno. Dan bagi sang korban yang tidak memakai otak dan akalnya, hal ini amatlah tidak terasa. Mereka tidak akan merasa bahwa fokus perhatian mereka sedang dialihkan. Trik ini biasa digunakan oleh orang tua kepada balitanya. Jika sang anak terlihat sedang asyik memainkan kelaminnya, maka orang tua harus segera mengalihkan tangan sang anak dengan memberikan mainan lain. Atau jika sang anak menangis keras karena minta sesuatu, maka orang tua akan berusaha menyuguhkan hal lain demi mengalihkan perhatiannya.

Pada banyak kasus, trik ini manjur sekali, apalagi jika sang pengalih perhatian memang pandai dalam memainkan. Sebab obyek penderitanya adalah balita, yang semua orang tahu kalo mereka belumlah sempurna akalnya. Sedangkan jika obyek penderitanya adalah orang dewasa, yang semua orang tahu bahwa mereka sudah sempurna akalnya, maka tentunya orang2 itu adalah orang2 bodoh! Atau mungkin, mikirnya ga pake otak.
Sedangkan jika kita tinjau lebih jauh lagi, permainan pengalihan perhatian tidak hanya sedang dimainkan atas 240.000.000 rakyat negeri ini, akan tetapi sedang terus dimainkan atas lebih dari 1.000.000.000 umat Islam penghuni planet bumi saat ini. Kejahatan dan kebiadaban negara2 Barat yang menyerang negeri2 Islam, menjarah kekayaan alamnya, membunuhi jutaan penduduknya, memperkosa para wanitanya, menempatkan boneka2nya sebagai pemimpin, mengadu domba antar warganya, hingga mayoritas umat ini seperti kerbau yang dicucuk hidungnya dan dikendalikan ke sana kian kemari; semua itu bisa tidak terasa sebagai sebuah musibah besar.

Dengan mengirim secuil bantuan untuk korban tsunami saja, mayoritas umat ini sudah menobatkan negara2 Barat itu sebagai sosok dewa penolong yang ikhlas dan baik hati. Para pemimpin negara2 Barat itu yang amat begitu lihainya dalam mengalihkan perhatian umat ini, ataukah mayoritas umat ini yang amat begitu bodohnya?!

Menengok Sejarah

Umat Islam sebenarnya adalah umat yang besar dan mulia. Dalam surat Ali ‘Imran ayat 110, Allah memberi label kepada umat ini sebagai umat terbaik. Superlative, tidak ada yang lebih baik dari umat Islam. Dan label yang disematkan Allah SWT ini bukanlah penghargaan kosong tanpa isi seperti halnya penghargaan Nobel Perdamaian, tapi memang benar2 padat berisi dan terbukti hingga 1300 tahun lamanya.

Selama belasan ribu tahun Islam benar2 terterapkan seutuhnya. Tidak dalam bentuk upacara keagamaan dan ritus2 spiritual belaka seperti zaman sekarang ini, akan tetapi utuh mewujud dalam bentuknya yang sempurna. Sekalipun tidak bisa dinafikan adanya person2 penguasa yang lalim juga kelompok2 yang menyimpangkan ajaran Islam, tapi secara bangunannya, ia adalah bangunan Islam, lengkap dengan semua sistem dan infrastruktur.Hancurnya bangunan Negara Islam tidak lain karena konspirasi negara2 Barat yang memang benci dengan ajaran Islam dan dengki terhadap peradabannya yang gemilang.

Semua bermula pada rentang abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Negara Khilafah Islam yang didirikan Muhammad Rasulullah saw pada tahun 622 M, dan sedang menikmati wilayah kekuasaan yang amat luas, mulai menunjukkan benih2 perpecahan dalam tubuhnya. Beberapa wilayah ada yang memisahkan diri, ataupun melakukan otonomi luas seperti layaknya negara federasi. Perkembangan ini selalu dipantau oleh negara2 Eropa yang memang mengintai laksana srigala yang menunggu kelengahan mangsanya.

Ketika melihat waktunya tepat, mereka pun mengirim pasukan salib untuk menyerang kaum muslimin. Kaum kafir ini berhasil menguasai wilayah Palestina, Libanon dan Suriah. Perang ini berlangsung ratusan tahun. Sekalipun akhirnya kaum muslimin berhasil merebut kembali wilayah2 yang dikuasai pasukan salib dan mengusir mereka, akan tetapi harga diri mereka sebagai negara superpower sudah tercoreng, jiwa mereka tergoncang.
Tak lama setelah perang salib berakhir, datang pasukan Mongol menyerang kaum muslimin hingga terjadi pembantaian Baghdad yang memilukan. Wilayah Damaskus pun jatuh ke tangan bangsa Mongol. Namun Allah masih berkenan menolong umat Islam saat itu. Tentara Mongol banyak masuk Islam, sisanya diusir dari wilayah kekuasaaan Islam.
Negara Islam sejauh ini masih bisa mempertahankan statusnya sebagai negara superpower. Para srigala pengintai kembali memantau dari kejauhan, memutar otak, dan berdiskusi bersama bagaimana caranya menghancurkan Negara Islam. Akhirnya mereka menemukan ide. Disraeli, Perdana Menteri Inggris keturunan Yahudi, suatu saat membawa sebuah al-Quran ke Gedung Parlemen dan berkata bahwa “kaum muslimin tidak akan dapat dikalahkan sampai ini, al-Quran, dijauhkan dari mereka.” Artinya, pemahaman Islam harus dicabut dari benak kaum muslimin agar mudah mengalahkannya. Dan inilah yang kemudian mereka lakukan. Mereka memulai langkahnya dengan menebar benih2 beracun nasionalisme untuk membuat kegoncangan besar2an dalam tubuh Negara Khilafah Islam.

Mereka juga belajar dari kenyataan, bahwa upaya mereka selama ini melalui berbagai perang, selalu mengalami kegagalan. Sementara upaya yang mereka lakukan di sejumlah wilayah Eropa seperti Serbia, Hongaria Bulgaria, Yunani dan sebagainya, mengalami keberhasilan. Karena upaya di negeri2 tersebut dimulai dengan membangkitkan semangat nasionalisme dan kecenderungan memisahkan diri yang disebut dengan “kemerdekaan”.
Eropa berusaha mewujudkan harapannya untuk menghancurkan Negara Islam dengan mengirim agen2nnya dengan menyamar sebagai misionaris yang dengan terbuka bergabung dalam berbagai bentuk bantuan pengetahuan dan kemanusiaan. Tidak bisa ditolak, kesalahan Khilafah Islam pada saat itu adalah mengijinkan kaum misionaris tersebut bergerak bebas, tanpa menyadari akibat yang akan menimpa.

Tujuan para misionaris Inggris, Perancis dan Amerika ini adalah untuk menanamkan keragu2an pada aqidah Islam, menjauhkan kaum muslimin dari pemahaman yang benar tentang Islam, dan menciptakan perpecahan antara kaum muslimin Turki, Persia dan Arab. Selain melalui jalan misionaris, mereka juga berupaya menanamkan jiwa nasionalisme dengan langsung mendirikan organisasi2 yang berbasis etnik. Kegiatan mereka secara khusus dilakukan di Baghdad, Damaskus, Beirut, Kairo, dan Jeddah. Dua markas didirikan, yaitu di Istanbul Turki untuk menyerang Negara Islam Utsmaniyyah langsung di ibukotanya, dan di Beirut Libanon untuk menyerang Negara Islam melalui provinsi2nya, khususnya negeri2 yang menggunakan bahasa Arab.
Di Beirut, tahun 1847 didirikan suatu asosiasi yang dikenal sebagai The Science and Arts Association yang dipimpin oleh dua orang Nasrani yang dikenal sebagai kaki tangan Inggris yang paling berbahaya yakni Butrus al-Bustani dan Nasif al-Yaziji, didukung oleh Kolonel Churchill dari Inggris, dan Eli Smith serta Cornilos van Dick dari Amerika.

Asosiasi lain didirikan pada tahun 1850 dengan nama Eastern Association oleh Gerakan Jesuit di bawah pengawasan Pendeta Jesuit Henri Debrenier dari Perancis. Lalu pada tahun 1857 sebuah asosiasi lain didirikan dengan membatasi anggotanya hanya dari bangsa Arab saja. Orang selain Arab tidak diperkenakan menjadi anggota asosiasi ini.

Pada tahun 1875 didirikan organisasi The Secret Association oleh lima pemuda Nasrani lulusan Universitas Protestan Beirut. Kelompok ini memusatkan kegiatannya atas dasar suatu ide politik, dan jadilah ia sebagai partai politik. Partai politik ini menyeru kepada Arab, Arabisme dan nasionalisme. Partai ini membangkitkan permusuhan kepada Daulah Utsmaniyah serta menyebutnya sebagai “Negara Turki”.

Sedangkan markas di Istanbul dimanfaatkan untuk menyerang negara Islam di pusat pemerintahan dengan menyerang pejabat2nya. Aksi negara2 Barat yang paling penting dan memberikan hasil paling hebat adalah pendirian organisasi Turki Muda yang beraktifitas di bawah bendera Komite Persatuan dan Kemajuan. Komite ini didirikan di Paris oleh pemuda2 Turki yang benaknya telah dipenuhi dengan pemikiran Perancis dan dididik kuat dengan konsep Revolusi Perancis.

Ketika mereka menyadari bahwa mengendalikan angkatan bersenjata merupakan jalan untuk mengendalikan seluruh kekuasaan, maka mereka berupaya melakukan pengangkatan pimpinan angkatan bersenjata berdasarkan kebijakan partai. Akibatnya, seluruh anggota tentara memilih masuk partai daripada berkarir di militer.

Paham nasionalisme yang mereka anut ini membangkitkan gagasan nasionalisme di kalangan masyarakat negara Islam. Akibatnya, bangsa Albania di Astana mendirikan komite mereka sendiri, diikuti oleh bangsa Sirkasia dan Kurdi. Begitu juga bangsa Romawi dan Armenia mendirikan organisasi rahasia mereka sendiri. Bangsa Arab juga mendirikan organisasi Persaudaraan Arab-Utsmaniyyah di Astana.

Tapi Komite Persatuan dan Kemajuan bersifat chauvinistik, khususnya terhdap bangsa Arab. Mereka membiarkan setiap kaum mendirikan organisasi etnik sendiri, namun mereka mulai menentang pendirian organisasi2 Arab. Mereka membubarkan Komite Arab dan menutup perkumpulan organisasi tersebut dengan keputusan pemerintah.

Mereka juga melakukan praktik diskriminasi etnik dalam tubuh angkatan bersenjata. Mereka menarik perwira2 Arab dari wilayah mereka masing2 ke Istanbul dan menghalangi mereka mengikuti pendidikan kemiliteran di Jerman. Rasisme antara bangsa Turki dan Arab di kalangan militer pun semakin menyolok dan menjadi2. Perwira2 berkebangsaan Turki memperlihatkan sikap rasisme dalam melaksanakan promosi dan penempatan posisi2 penting dalam angkatan bersenjata.

Hal ini diikuti dengan langkah2 yang diterapkan pada sejumlah badan pemerintahan, semisal melepaskan Kementrian Waqaf dari tangan seorang Arab dan menyerahkannya pada seorang berkebangsaan Turki. Mereka juga mengangkat orang2 berkebangsaan Turki sebagai Gubernur di wilayah2 Arab, dipilih dari orang2 yang tidak bisa berbahasa Arab.

Kemudian mereka menghilangkan bahasa Arab yang sepanjang sejarah Negara Islam selalu menjadi bahasa resmi negara, dan menggantinya dengan Bahasa Turki, sampai2 mereka mulai mengajarkan tata bahasa Arab dengan pengucapan bahasa Turki.

Komite meneruskan kebijakan rasis tersebut dan ketika mereka memperoleh kekuasaan, mereka mulai mengubah program2 komite menjadi khusus bagi kepentingan bangsa Turki. Perubahan ini memicu pengunduran diri semua anggota berkebangsaan Arab, Albania, Armenia, dan lainnya.
Sementara itu di luar Negara Islam, negara2 Eropa membantu upaya agen2 mereka yang tengah melakukan keguncangan etnis, dengan melakukan tekanan2 agar Daulah Utsmaniyyah melakukan reformasi modern dalam pemerintahannya. Sekalipun mereka belum dapat memaksakan sistem demokrasi kepada Negara Islam, namun mereka berhasil memasukkan beberapa perundang2an Barat sejak tahun 1856. Mereka terus menerus berupaya, hingga Partai Turki Muda memberontak terhdap Sultan pada tahun 1908. Mereka mendeklarasikan konstitusi pada tanggal 21 Juli 1908 di Salonika, dan pada bulan yang sama mereka menuju Istanbul, mendudukinya, dan memaksa Sultan menyetujui konstitusi.

Dengan semua langkah ini, maka tinggal satu langkah lagi yang ada dalam benak negara2 kafir Barat, yakni menghancurkan Khilafah dan menghapusnya selama2nya. Maka tidak lama setelah Perang Dunia Pertama pecah dan Daulah Utsmani berpihak kepada Jerman, negara2 kafirpun mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan Khilafah.

Kali ini boneka yang dimainkan Inggris adalah Musthafa Kemal. Ia adalah seorang prajurit yang begitu memuja Barat dan menentang pemikiran2 Islam. Ia juga diketahui condong kepada Inggris dan membenci Jerman. Dengan posisinya yang semakin meningkat dalam kemiliteran, ia pun mulai melakukan pengkhianatan2 kepada negara. Dalam kancah perang dimana ia seharusnya menjaga wilayah2 Daulah Utsmani, ia malah membiarkannya dikuasai Inggris, semisal Baghdad dan Suriah.

Akhirnya Perang Dunia Pertama usai dengan Jerman dan Daulah Khilafah sebagai pihak yang kalah, dan Sekutu sebagai pihak yang menang. Inggris sebagai pemimpin Sekutu pun mendapatkan peran pemenang yang besar. Dengan bekal racun nasionalisme dan chauvinistik patriotik yang sebelumnya telah ditanamkan pada kaum muslimin, Inggris pun dengan mudah membagi wilayah Daulah Khilafah menjadi wilayah2 kecil.

Langkah selanjutnya, Inggris memfokuskan perhatian ke pusat kekhilafahan. Ia melakukan sejumlah manuver politik guna mengendalikan negara Khilafah untuk kemudian menggulingkan pemerintah dan menghancurkan Khilafah. Berbagai upaya untuk menjerumuskan Khilafah dalam krisis politik dilakukan. Peperangan buatan untuk mengadu domba rakyat Turki dan tentara Yunani pun diciptakan guna menjatuhkan kepercayaan rakyat kepada Khalifah dan guna semakin mencuatkan nama Musthafa Kemal.

Ketika kredibilitas Khalifah semakin pudar, Musthafa Kemal pun membuat pemerintahan bayangan di Ankara. Disusul dengan mencabut kekuasaan Khalifah, hingga status Khalifah akhirnya hanya tinggal status kosong tanpa kewenangan.

Episode inipun berakhir dengan pengumuman dihapuskannya sistem Khilafah pada tanggal 3 Maret 1924 oleh Musthafa Kemal, dan diproklamirkannya Republik Sekuler Turki. Kaum muslimin di berbagai belahan negeri berduka. Berbagai gerakan Islam didirikan guna menegakkan kembali Negara Islam, yang hingga kini belum juga berhasil.

Kaum muslimin terkotak2 menjadi lebih dari 50 negara. Mereka semuanya menerapkan sistem pemerintahan kufur, mengadopsi Barat sang penjajah. Berbagai tragedi bermunculan. Pembantaian di mana2, nyawa tidak lagi berharga. Kekayaan alam mereka dihisap sang srigala yang telah berhasil menghancurkan Khilafah sang penjaga umat.

Negeri2 Islam yang sebenarnya kaya raya dijerat dengan lilitan hutang yang membuat umat begitu menderita. Termasuk Indonesia. Dengan alasan murahan berupa harga minyak mentah di pasar internasional semakin mahal, pemerintah menaikkan harga BBM. Bull shit.

Jadi, dimanapun Anda berjuang, janganlah lupa bahwa semua kesengsaraan rakyat sebenarnya bermula pada satu hal, yakni hancurnya Negara Khilafah Islam 81 tahun yang lalu. Perjuangkanlah! Jangan sampai Anda seperti orang bodoh yang terjebak dalam trik kuno pengalihan perhatian. [hnf]

Rujukan:
Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah, AQ. Zallum, Juni 2001.
Akar Nasionalisme di Dunia Islam, Shabir Ahmed & Abid Karim, Desember 1997.

From: http://openmindmagz.com

Women in Islam: Hijab – Part 1

"In many Muslim societies, for example in traditional South East Asia, or in Bedouin lands a face veil for women is either rare or non-existent; paradoxically, modern fundamentalism is introducing it", writes Ibrahim B. Syed, Ph.D.

In the name of Allah the most Beneficent, the Most Merciful.

Literally, Hijab means "a veil", "curtain", "partition" or "separation." In a meta- physical sense, Hijab means illusion or refers to the illusory aspect of creation. Another, and most popular and common meaning of Hijab today, is the veil in dressing for women. It refers to a certain standard of modest dress for women. "The usual definition of modest dress according to the legal systems does not actually require covering everything except the face and hands in public; this, at least, is the practice which originated in the Middle East." [1]
While Hijab means "cover", "drape", or "partition"; the word KHIMAR means veil covering the head and the word LITHAM or NIQAB means veil covering lower face up to the eyes. The general term hijab in the present day world refers to the covering of the face by women. In the Indian sub-continent it is called purdah and in Iran it called chador for the tent like black cloak and veil worn by many women in Iran and other Middle Eastern countries. By socioeconomic necessity, the obligation to observe the hijab now often applies more to female "garments" (worn outside the house) than it does to the ancient paradigmatic feature of women's domestic "seclusion." In the contemporary normative Islamic language of Egypt and elsewhere, the hijab now denotes more a "way of dressing" than a "way of life," a (portable) "veil" rather than a fixed "domestic screen/seclusion." In Egypt and America hijab presently denotes the basic head covering ("veil") worn by fundamentalist/Islamist women as part of Islamic dress (zayy islami, or zayy shar'i); this hijab-head covering conceals hair and neck of the wearer.
The Qur'an advises the wives of the Prophet (SAS) to go veiled (33:59).
In Surah 24:31 (Ayah), the Qur'an advises women to cover their "adornments" from strangers outside the family. In the traditional and modern Arab societies women at home dress quite differently compared to what they wear in the streets. In this verse of the Qur'an, it refers to the institution of a new public modesty rather than veiling the face.
...When the pre-Islamic Arabs went to battle, Arab women seeing the men off to war would bare their breasts to encourage them to fight; or they would do so at the battle itself, as in the case of the Meccan women led by Hind at the Battle of Uhud. This changed with Islam, but the general use of the veil to cover the face did not appear until 'Abbasid times. Nor was it entirely unknown in Europe, for the veil permitted women the freedom of anonymity. None of the legal systems actually prescribe that women must wear a veil, although they do prescribe covering the body in public, up to the neck, the ankles, and below the elbow. In many Muslim societies, for example in traditional South East Asia, or in Bedouin lands a face veil for women is either rare or non-existent; paradoxically, modern fundamentalism is introducing it. In others, the veil may be used at one time and European dress another. While modesty is a religious prescription, the wearing of a veil is not a religious requirement of Islam, but a matter of cultural milieu. [2]
"The Middle Eastern norm for relationships between the sexes is by no means the only one possible for Islamic societies everywhere, nor is it appropriate for all cultures. It does not exhaust the possibilities allowed within the framework of the Qur'an and Sunnah, and is neither feasible nor desirable as a model for Europe or North America. European societies possess perfectly adequate models for marriage, the family, and relations between the sexes which are by no means out of harmony with the Qur'an and the Sunnah. This is borne out by the fact that within certain broad limits Islamic societies themselves differ enormously in this respect." [3]
The Qur'an lays down the principle of the law of modesty. In Surah 24: An-Nur: 30 and 31, modesty is enjoined both upon Muslim men and Muslim women [4]:
Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty: that will make for Greater purity for them: And God is Well-acquainted with all that they do. And say to the believing women That they should lower their gaze And guard their modesty: and they should not display beauty and ornaments expect what (must ordinarily) appear thereof; that They must draw their veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers, their husband's fathers, their sons, their husband's sons, or their women, or their slaves whom their right hands possess, or male servants free of physical needs, or small children who have no sense of the shame of sex; and that they should not strike their feet in order to draw attention to their ornaments.
The following conclusions may be made on the basis of the above-cited verses [5]:
1. The Qur'anic injunctions enjoining the believers to lower their gaze and behave modestly applies to both Muslim men and women and not Muslim women alone.
2. Muslim women are enjoined to "draw their veils over their bosoms and not display their beauty" except in the presence of their husbands, other women, children, eunuchs and those men who are so closely related to them that they are not allowed to marry them. Although a self-conscious exhibition of one's "zeenat" (which means "that which appears to be beautiful" or "that which is used for embellishment or adornment") is forbidden, the Qur'an makes it clear that what a woman wears ordinarily is permissible. Another interpretation of this part of the passage is that if the display of "zeenat" is unintentional or accidental, it does not violate the law of modesty.
3. Although Muslim women may wear ornaments they should not walk in a manner intended to cause their ornaments to jingle and thus attract the attention of others.
The respected scholar, Muhammad Asad [6], commenting on Qur'an 24:31 says " The noun khimar (of which khumur is plural) denotes the head-covering customarily used by Arabian women before and after the advent of Islam. According to most of the classical commentators, it was worn in pre-Islamic times more or less as an ornament and was let down loosely over the wearer's back; and since, in accordance with the fashion prevalent at the time, the upper part of a woman's tunic had a wide opening in the front, her breasts were left bare. Hence, the injunction to cover the bosom by means of a khimar (a term so familiar to the contemporaries of the Prophet) does not necessarily relate to the use of a khimar as such but is, rather, meant to make it clear that a woman's breasts are not included in the concept of "what may decently be apparent" of her body and should not, therefore, be displayed.
The Qur'anic view of the ideal society is that the social and moral values have to be upheld by both Muslim men and women and there is justice for all, i.e. between man and man and between man and woman. The Qur'anic legislation regarding women is to protect them from inequities and vicious practices (such as female infanticide, unlimited polygamy or concubinage, etc.) which prevailed in the pre-Islamic Arabia. However the main purpose is to establish to equality of man and woman in the sight of God who created them both in like manner, from like substance, and gave to both the equal right to develop their own potentialities. To become a free, rational person is then the goal set for all human beings. Thus the Qur'an liberated the women from the indignity of being sex-objects into persons. In turn the Qur'an asks the women that they should behave with dignity and decorum befitting a secure, Self-respecting and self-aware human being rather than an insecure female who felt that her survival depends on her ability to attract or cajole those men who were interested not in her personality but only in her sexuality.

by Dr. Ibrahim B. Syed, Ph.D

Women in Islam: Hijab – Part 2

One of the verses in the Qur'an protects a woman's fundamental rights. Aya 59 from Surah al-Ahzab reads:
O Prophet! Tell Thy wives And daughters, and the Believing women, that They should cast their Outer garments over Their Persons (when outside): That they should be known (As such) and not Molested.
Although this verse is directed in the first place to the Prophet's "wives and daughters", there is a reference also to "the believing women" hence it is generally understood by Muslim societies as applying to all Muslim women. According to the Qur'an the reason why Muslim women should wear an outer garment when going out of their houses is so that they may be recognized as "believing" Muslim women and differentiated from street-walkers for whom sexual harassment is an occupational hazard. The purpose of this verse was not to confine women to their houses but to make it safe for them to go about their daily business without attracting unwholesome attention. By wearing the outer garment a "believing" Muslim woman could be distinguished from the others. In societies where there is no danger of "believing" Muslim being confused with the others or in which "the outer garment" is unable to function as a mark of identification for "believing" Muslim women, the mere wearing of "the outer garment" would not fulfill the true objective of the Qur'anic decree. For example that older Muslim women who are "past the prospect of marriage" are not required to wear "the outer garment". Surah 24: An-Nur, Aya 60 reads:
Such elderly women are past the prospect of marriage,-- There is no blame on them, if they lay aside their (outer) garments, provided they make not wanton display of their beauty; but it is best for them to be modest: and Allah is One who sees and knows all things.
Women who on account of their advanced age are not likely to be regarded as sex-objects are allowed to discard "the outer garment" but there is no relaxation as far as the essential Qur'anic principle of modest behavior is concerned. Reflection on the above-cited verse shows that "the outer garment" is not required by the Qur'an as a necessary statement of modesty since it recognizes the possibility women may continue to be modest even when they have discarded "the outer garment."
The Qur'an itself does not suggest either that women should be veiled or they should be kept apart from the world of men. On the contrary, the Qur'an is insistent on the full participation of women in society and in the religious practices prescribed for men.
Nazira Zin al-Din stipulates that the morality of the self and the cleanness of the conscience are far better than the morality of the chador. No goodness is to be hoped from pretence, all goodness is in the essence of the self. Zin al-Din also argues that imposing the veil on women is the ultimate proof that men suspect their mothers, daughters, wives and sisters of being potential traitors to them. This means that men suspect 'the women closest and dearest to them.' How can society trust women with the most consequential job of bringing up children when it does not trust them with their faces and bodies? How can Muslim men meet rural and European women who are not veiled and treat them respectfully but not treat urban Muslim women in the same way? [7] She concludes this part of the book, al-Sufur Wa'l-hijab [8] by stating that it is not an Islamic duty on Muslim women to wear hijab. If Muslim legislators have decided that it is, their opinions are wrong. If hijab is based on women's lack of intellect or piety, can it be said that all men are more perfect in piety and intellect than all women? [9] The spirit of a nation and its civilization is a reflection of the spirit of the mother. How can any mother bring up distinguished children if she herself is deprived of her personal freedom? She concludes that in enforcing hijab, society becomes a prisoner of its customs and traditions rather than Islam.
There are two ayahs which are specifically addressed to the wives of the Prophet Muhammad (S) and not to other Muslim women.
These are ayahs 32 and 53 of Sura al-Ahzab. ".. And stay quietly in your houses," did not mean confinement of the wives of the Prophet (S) or other Muslim women and make them inactive. Muslim women remained in mixed company with men until the late sixth century (A.H.) or eleventh century (CE). They received guests, held meetings and went to wars helping their brothers and husbands, defend their castles and bastions.[10]
Zin al-Din reviewed the interpretations of Aya 30 from Sura al-Nur and Aya 59 from sura al-Ahzab which were cited above by al-Khazin, al-Nafasi, Ibn Masud, Ibn Abbas and al-Tabari and found them full of contradictions. Yet, almost all interpreters agreed that women should not veil their faces and their hands and anyone who advocated that women should cover all their bodies including their faces could not face his argument on any religious text. If women were to be totally covered, there would have been no need for the ayahs addressed to Muslim men: 'Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty.' (Sura al-Nur, Aya 30). She supports her views by referring to the sayings of the Prophet Muhammad (S), always taking into account what the Prophet himself said 'I did not say a thing that is not in harmony with God's book.'[11] God says: 'O consorts of the Prophet! ye are not like any of the (other) women' (Ahzab, 53). Thus it is very clear that God did not want women to measure themselves against the wives of the Prophet and wear hijab like them and there is no ambiguity whatsoever regarding this aya. Therefore, those who imitate the wives of the Prophet and wear hijab are disobeying God's will.[12]
In Islam ruh al-madaniyya (Islam: The Spirit of Civilization) Shaykh Mustafa Ghalayini reminds his readers that veiling pre-dated Islam and that Muslims learned from other peoples with whom they mixed. He adds that hijab as it is known today is prohibited by the Islamic shari'a. Any one who looks at hijab as it is worn by some women would find that it makes them more desirable than if they went out without hijab [13]. Zin al-Din points out that veiling was a custom of rich families as a symbol of status. She quotes Shaykh Abdul Qadir al-Maghribi who also saw in hijab an aristocratic habit to distinguish the women of rich and prestigious families from other women. She concludes that hijab as it is known today is prohibited by the Islamic shari'a. [14]
Shaykh Muhammad al-Ghazali in his book Sunna Between Fiqh and Hadith [15] declares that those who claim that women's reform is conditioned by wearing the veil are lying to God and his Prophet. He expresses the opinion that the contemptuous view of women has been passed on from the first jahiliya (the Pre-Islamic period) to the Islamic society. Al-Ghazali's argument is that Islam has made it compulsory on women not to cover their faces during haj and salat (prayer) the two important pillars of Islam. How then could Islam ask women to cover their faces at ordinary times?[16] Al-Ghazali is a believer and is confident that all traditions that function to keep women ignorant and prevent them from functioning in public are the remnants of jahiliya and that following them is contrary to the spirit of Islam.
Al-Ghazali says that during the time of the Prophet women were equals at home, in the mosques and on the battlefield. Today true Islam is being destroyed in the name of Islam.
Another Muslim scholar, Abd al-Halim Abu Shiqa wrote a scholarly study of women in Islam entitled Tahrir al-mara'a fi 'asr al-risalah: (The Emancipation of Women during the Time of the Prophet)[17] agrees with Zin al-Din and al-Ghazali about the discrepancy between the status of women during the time of the Prophet Muhammad and the status of women today. He says that Islamists have made up sayings which they attributed to the Prophet such as 'women are lacking both intellect and religion' and in many cases they brought sayings which are not reliable at all and promoted them among Muslims until they became part of the Islamic culture.
Like Zin al-Din and al-Ghazali, Abu Shiqa finds that in many countries very weak and unreliable sayings of the Prophet are invented to support customs and traditions which are then considered to be part of the shari'a. He argues that it is the Islamic duty of women to participate in public life and in spreading good (Sura Tauba, Aya 71). He also agrees with Zin al-Din and Ghazali that hijab was for the wives of the Prophet and that it was against Islam for women to imitate the wives of the Prophet. If women were to be totally covered, why did God ask both men and women to lower their gaze? (Sura al-Nur, Ayath 30-31).
The actual practice of veiling most likely came from areas captured in the initial spread of Islam such as Syria, Iraq, and Persia and was adopted by upper-class urban women. Village and rural women traditionally have not worn the veil, partly because it would be an encumbrance in their work. It is certainly true that segregation of women in the domestic sphere took place increasingly as the Islamic centuries unfolded, with some very unfortunate consequences. Some women are again putting on clothing that identifies them as Muslim women. This phenomenon, which began only a few years ago, has manifested itself in a number of countries.
It is part of the growing feeling on the part of Muslim men and women that they no longer wish to identify with the West, and that reaffirmation of their identity as Muslims requires the kind of visible sign that adoption of conservative clothing implies. For these women the issue is not that they have to dress conservatively but that they choose to. In Iran Imam Khomeini first insisted that women must wear the veil and chador and in response to large demonstrations by women, he modified his position and agreed that while the chador is not obligatory, modest dress is, including loose clothing and non-transparent stockings and scarves.[18]

by Dr. Ibrahim B. Syed, Ph.D

Women in Islam: Hijab – Part 3

With Islam's expansion into areas formerly part of the Byzantine and Sasanian empires, the scripture-legislated social paradigm that had evolved in the early Medinan community came face to face with alien social structures and traditions deeply rooted in the conquered populations. Among the many cultural traditions assimilated and continued by Islam were the veiling and seclusion of women, at least among the urban upper and upper-middle classes. With these traditions' assumption into "the Islamic way of life," they of need helped to shape the normative interpretations of Qur'anic gender laws as formulated by the medireview (urbanized and acculturated) lawyer-theologians. In the latter's consensus-based prescriptive systems, the Prophet's wives were recognized as models for emulation (sources of Sunna). Thus, while the scholars provided information on the Prophet's wives in terms of, as well as for, an ideal of Muslim female morality, the Qur'anic directives addressed to the Prophet's consorts were naturally seen as applicable to all Muslim women.[19]
Semantically and legally, that is, regarding both the terms and also the parameters of its application, Islamic interpretation extended the concept of hijab. In scripturalist method, this was achieved in several ways. Firstly, the hijab was associated with two of the Qur'an's "clothing laws" imposed upon all Muslim females: the "mantle" verse of 33:59 and the "modesty" verse of 24:31. On the one hand, the semantic association of domestic segregation (hijab) with garments to be worn in public (jilbab, khimar) resulted in the use of the term hijab for concealing garments that women wore outside of their houses. This language use is fully documented in the medireview Hadith. However, unlike female garments such as jilbab, lihaf, milhafa, izar, dir' (traditional garments for the body), khimar, niqab, burqu', qina', miqna'a (traditional garments for the head and neck) and also a large number of other articles of clothing, the medireview meaning of hijab remained conceptual and generic. In their debates on which parts of the woman's body, if any, are not "awra" (literally, "genital," "pudendum") and many therefore be legally exposed to nonrelatives, the medireview scholars often contrastively paired woman's' awra with this generic hijab. This permitted the debate to remain conceptual rather than get bogged down in the specifics of articles of clothing whose meaning, in any case, was prone to changes both geographic/regional and also chronological. At present we know very little about the precise stages of the process by which the hijab in its multiple meanings was made obligatory for Muslim women at large, except to say that these occurred during the first centuries after the expansion of Islam beyond the borders of Arabia, and then mainly in the Islamicized societies still ruled by preexisting (Sasanian and Byzantine) social traditions.
With the rise of the Iraq-based Abbasid state in the mid-eighth century of the Western calendar, the lawyer-theologians of Islam grew into a religious establishment entrusted with the formulation of Islamic law and morality, and it was they who interpreted the Qur'anic rules on women's dress and space in increasingly absolute and categorical fashion, reflecting the real practices and cultural assumptions of their place and age. Classical legal compendia, medireview Hadith collections and Qur'anic exegesis are here mainly formulations of the system "as established" and not of its developmental stages, even though differences of opinion on the legal limits of the hijab garments survived, including among the doctrinal teachings of the four orthodox schools of law (madhahib). [20]
Attacked by foreigners and indigenous secularists alike and defended by the many voices of conservatism, hijab has come to signify the sum total of traditional institutions governing women's role in Islamic society. Thus, in the ideological struggles surrounding the definition of Islam's nature and role in the modern world, the hijab has acquired the status of "cultural symbol."
Qasim Amin, the French-educated, pro-Western Egyptian journalist, lawyer, and politician in the last century wanted to bring Egyptian society from a state of "backwardness" into a state of "civilization" and modernity. To do so, he lashed out against the hijab, in its expanded sense, as the true reason for the ignorance, superstition, obesity, anemia, and premature aging of the Muslim woman of his time. He wanted the Muslim women to raise from the "backward" hijab into the desirable modernist ideal of women's right to an elementary education, supplemented by their ongoing contact with life outside of the home to provide experience of the "real world" and combat superstition. He understood the hijab as an amalgam of institutionalized restrictions on women that consisted of sexual segregation, domestic seclusion, and the face veil. He insisted as much on the woman's right to mobility outside the home as he did on the adaptation of shar'i Islamic garb, which would leave a woman's face and hands uncovered. Women's domestic seclusion and the face veil, then, were primary points in Amin's attack on what was wrong with the Egyptian social system of his time. [21] Muhammad Abdu tried to restore the dignity to Muslim woman by way of educational and some legal reforms, the modernist blueprint of women's Islamic rights eventually also included the right to work, vote, and stand for election-that is, full participation in public life. He separated the forever-valid-as-stipulated laws of 'ibadat (religious observances) from the more time-specific mu'amalat (social transactions) in Qur'an and shari'a, which latter included the Hadith as one of its sources. Because modern Islamic societies differ from the seventh-century umma, time-specific laws are thus no longer literally applicable but need a fresh legal interpretation (ijtihad). What matters is to safeguard "the public good" (al-maslah al'-amma) in terms of Muslim communal morality and spirituality. [22]
In The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam, the Moroccan sociologist Fatima Mernissi attacks the age-old conservative focus on women's segregation as mere institutionalization of authoritarianism, achieved by way of manipulation of sacred texts, "a structural characteristic of the practice of power in Muslim societies." In describing the feminist model of the Prophet's wives' rights and roles both domestic and also communal, Mernissi uses the methodology of "literal" interpretation of Qur'an and Hadith. In the selection and interpretations of traditions, she discredits some of textual items as unauthentic by the criteria of classical Hadith criticism. In Mernissi's reading of Qur'an and Hadith, Muhammad's wives were dynamic, influential, and enterprising members of the community, and fully involved in Muslim public affairs. He listened to their advice. In the city, they were leaders of women's protest movements, first for equal status as believers and thereafter regarding economic and sociopolitical rights, mainly in the areas of inheritance, participation in warfare and booty, and personal (marital) relations. Muhammad's vision of Islamic society was egalitarian, and he lived this ideal in his own household. Later the Prophet had to sacrifice his egalitarian vision for the sake of communal cohesiveness and the survival of the Islamic cause. To Mernissi, the seclusion of Muhammad's wives from public life (the hijab, Qur'an 33.53) is a symbol of Islam's retreat from the early principle of gender equality, as is the "mantel" (jilbab) verse of 33:59 which relinquished the principle of social responsibility, the individual sovereign will that internalizes control rather than place it within external barriers. Concerning A'isha's involvement in political affairs (the Battle of the Camel), Mernissi engages in classical Hadith criticism to prove the inauthenticity of the (presumably Prophetic) traditions "a people who entrust their command [or, affair, amr] to a woman will not thrive" because of historical problems relating to the date of its first transmission and also self-serving motives and a number of moral deficiencies recorded about its first transmitter, the Prophet's freedman Abu Bakra. Modernists in general disregard hadith items rather than question their authenticity by scrutinizing the transmitters' reliability. [23] After describing the active participation of Muslim women in the battlefields as warriors and nurses to the wounded, Maulana Maudoodi [24] says " This shows that the Islamic purdah is not a custom of ignorance which cannot be relaxed under any circumstances, on the other hand, it is a custom which can be relaxed as and when required in a moment of urgency. Not only is a woman allowed to uncover a part of her satr (coveredness) under necessity, there is no harm."
In the matter of hijab, the conscience of an honest, sincere Believer alone can be the true judge, as has been said by the Noble Prophet: "Ask for the verdict of your conscience and discard what pricks it."
Islam cannot be properly followed without knowledge. It is a rational law and to follow it rightly one needs to exercise reason and understanding at every step.[25]

by Dr. Ibrahim B. Syed, Ph.D
• Copyright © 2001 irfiweb.org All Rights Reserved.

References

1. Cyril Glasse. The Concise Encyclopedia of Islam. Harper and Row Publishers, New York, N.Y., 1989, p. 156
2. Ibid, p. 413
3. Ibid, p. 421
4. Translation by Abdullah Yusuf Ali. The Holy Quran (Amana Corp., Brentwood, Maryland), 1989. Pp 873-874
5. Riffat Hassan. Women's Rights and Islam: From the I.C.P.D. to Beijing. Louisville, Kentucky, 1995. pp. 65-76
6. Translated and explained by Muhammad Asad. The Message of the Qur'an. Dar al-Andalus, Gibraltar. 1984. p.538
7. Bouthaina Shaaban.The Muted Voices of Women Interpreters. In
FAITH AND FREEDOM: Women's Human Rights in the Muslim World, Mahnaz Afkhami (Editor). I. B. Tauris Publishers, New York, 1995. p.68.
8. Nazira Zin al-Din, al-Sufur Wa'l-hijab (Beirut: Quzma Publications, 1928), p 37
9. Bouthaina Shaaban, op.cit. P.69
10. Nazira Zin al-Din, op.cit.pp. 191-2
11. Ibid, p.226
12. Bouthaina Shaaban, op. cit. p.72
13. Shaykh Mustafa al-Ghalayini, Islam ruh al-madaniyya (Islam:
The Spirit of Civilization)(Beirut: al-Maktabah al-Asriyya,
1960) P.253
14. Ibid, pp.255-56
15. Shaykh Muhammad al-Ghazali.: Sunna Between Fiqh and Hadith
(Cairo: Dar al-Shuruq, 1989, 7th edition, 1990)
16. Ibid, p.44
17. Abd al-Halim Abu Shiqa.: Tahrir al-mara' fi 'asr al-risalah
(Kuwait: Dar al-Qalam, 1990)
18. Jane I. Smith.:The Experience of Muslim Women:Considerations
of Power and Authority. In The Islamic Impact. Haddad, Y.Y. (Editor), Syracuse University Press. 1984. Pp. 89-112
19. Barbara Freyer Stowasser.: Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation.Oxford University Press. 1994. P. 92
20. Ibid, p.93
21. Ibid, p.127
22. Ibid, p.132
23. Ibid, p.133
24. Syed Abu Ala Maudoodi. Purdah and the Status of Woman in Islam. Islamic Publications. Lahore, Pakistan. 1972. P.215
25. Ibid, p.203

Teaching Islamic Economics - Part 1

The first leading university in the area of teaching Islamic economics as an academic subject is Al-Azhar University. This teaching is administered in two faculties : The Faculty of Commerce (Within the curriculum of the fourth level of the Bachelor’s program), and the faculty of Sharia (within the curriculum of the Legal Politics degree in the graduate program).

This subject matter has been introduced only recently by virtue of law no.102 issued in 1961 on the restructuring of Al Azhar and its constituent institutions. This development occurred quite late, in spite of the long-established existence of Islamic economics which is as old as Islam itself and whose emergence took place fourteen centuries ago. It also occurred quite late in spite of the opinion expressed by Moslem and non-Moslem theologians, and pertaining to the fact that Islamic economics, on the one hand, is unique and enjoys a separate identity and on the other hand, that the foundations and principles that underlie it meet the needs of modern times and guarantee man’s happiness on earth and in the Hereafter. Furthermore, the introduction of Islamic economics into school curricula was started quite late in spite of the enthusiasm shown by the Moslem peoples and their leaders towards the application of the precepts that contain the principles of Islamic economics.
It seems that the issue involves a missing link. We shall try to clarify this in the following three sections :
1. The novelty of Islamic economics as a subject matter.
2. Neglecting the teaching of Islamic economics as a school subject.
3. Neglecting the application of Islamic economics.

3.1. The Novelty of Islamic Economics

3.1.1.Islamic Economics is as Old as Islam Itself

As it has been indicated earlier, Islam is not simply a religious faith; it is also a political, social and economic system for the Islamic society. That is what is intended by the phrases that describe Islam as “a religion and a code of life”, and as ‘a faith and Sharia”.
Islam was not revealed to man for spiritual guidance, as was Christianity which advocates the principle of "Give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God”. Instead, Islam came in order to organize man’s life in all its aspects, whether they are political, social or economic. The Messenger Mohammad, may Allah’s prayer and peace be upon Him, was not only a Prophet but also an executive judge.

Thus, Islamic economics is as old as Islam itself.

3.1.2.The Novelty of Islamic Economics as a Subject Matter

Although Islamic economics dates back to, the emergence of Islam fourteen centuries ago, its introduction into teaching curricula as a separate subject is a flew development. Besides, the research and the areas of study pertaining to this subject are still limited.
Our objective is not to explore the reasons for this failure or that contradiction. Suffice it to point out that Islam has brought new principles and unique foundations in the area of economics. The study of Islamic economics knew its heyday in the early Islamic era, to the extent that several old books are full of original ideas that compare favorably with the modern concepts and theories of economics. More than that, the first world scientifically-oriented books of economics did not appear until the Seventh century (Gregorian), in the light of Islam and through the creativity of Arab writers (See Salah, 1932, Nachaat, 1944 and Mourad, 1952). Subsequently, the study of Islamic economics declined following the cessation of the Ijtihad in the fourth century (Islamic calendar). Since that time, there has been almost no research on Islamic law and, consequently, the studies on Islamic economics have ceased to face the changing needs of society.
This state of affairs has caused the study of Islamic economics to lag behind to such an extent that the content of this subject matter has. been forgotten even by the Moslems themselves and faded out of the minds of their own theologists. Several intellectuals still do not imagine the existence of an Islamic economic system which can meet the needs of modern society and compare favorably with the two dominant economic systems of capitalism and socialism.

3.1.3.Type of Effort Required in the Subject Matter of Islamic Economics

There may now be strong calls for going back to Islam, with the view of applying its economic principles and involving it in the solution of the world problems. However, before doing so, we need to clearly show these economic foundations and the manner in which they can be applied for the benefit of each society and in accordance with the conditions of time and space.
The true enthusiasm and the sincere calls in favor of Islamic economics will be wasted if no efforts are made to highlight the political social and economic precepts of Islam in the Language of modern times, and if no explanations are given as to how these precepts can be applied in such a way as to further the changing interests of society. If such conditions are met, instead of seeking the adoption of the Islamic precepts through mere talk and dogmatism, these godly precepts will impose themselves not only to the Islamic countries but to the whole world, for it is in all times and places the road to salvation. peace and happiness for all humanity.
From the above we can realize the necessity of economics as a scientific and separate subject which lends itself to wide ranging research studies on the economic problems of our times and which finds the Islamic solutions for them.

3.2.Neglecting the Teaching of Islamic Economics

3.2.1.World’s Aspiration Towards Islamic Economics

As it has been indicated earlier, Islamic economics is an independent system which enjoys a separate identity. It is a self-contained system with its own economic policy which encompasses all the different interests - (whether private or public material or spiritual)-, takes into consideration the variations in time and space and, in the final analysis, achieves all the advantageous results and avoids all the inconveniences.
Several foreign and international voices cry out in order to stress the fact that Islamic economics is the hope for the salvation of humanity from the extremist positions adopted by each of the two dominant economic systems capitalism and socialism.

3.2.2.Islamic Universities’ Neglect of Teaching Islamic Economics

In spite of all that, the majority of the universities in the Islamic world itself provide courses on the capitalist and socialist economic systems but not on the Islamic one.
In Egypt, we have created specialized faculties of economics, such as the Faculty of Economics and Political Science, without any mention of the study of Islamic economics. Worse than that, we have set up specialized institutes for Arabic and Islamic studies such as the Institute for Advanced Arab Studies. in which we do not provide any teaching on Islamic economics as a separate subject and yet it is the area of Arabic and Islamic studies that is most worthy of our attention and care.
As was indicated earlier, Al-Azhar University, especially its Commerce and Sharia faculties, is the first leading university in the teaching of Islamic economics as an independent and scientific subject following a law related to the restructuring of Al-Azhar and issued under number 102 in the year 1961. Then there was King Abdulaziz University (Faculty of Economics) in Jeddah Which became the second leading university in the teaching of Islamic economics by virtue of its statutes issued in 1374H/1964 Later. the Seventh Conference of Moslem Ulema held in Cairo in September 1972. issued a resolution on the necessity to teach Islamic economics in the different institutes and universities of the Islamic world. Unfortunately this resolution has not found its way to application until after the First World Conference on Islamic economics which was held in Holy Mecca in February 1976.
Today, Islamic economics has almost become one of the prescribed subjects in several institutes and universities of the Islamic World. especially in the Kingdom of Saudi Arabia, although it has been harmed by some faculties by including it within the subject of Islamic culture.
Some Islamic universities and their specialized institutions may excuse themselves for not teaching Islamic economics as an independent subject by arguing that it is a new study area whose components have not been clearly delineated and about which there are limited basic references. However, is this not one more reason why Islamic universities and institutions should have set up departments and professorship chairs that are specialized in this subject matter ? Such an action will attract interested students and will consequently generate the relevant research, activate the study of the subject and foster its existence, thus imposing it on human thought. It will also play an effective role in the service of Islam and in the guidance of Moslems’ life.

http://www.ymsite.com

Teaching Islamic Economics - Part 2

3.2.3.The Mission to be Accomplished by the Leaders of Islamic Economics

When departments and chairs are created for Islamic economics, occupants will have numerous difficult responsibilities, especially the following :
1. Preparing studies on Koran and Sunna texts that relate to Islamic economics, showing how these texts can be implemented in ways that are consistent with the conditions of time and space, and suggesting Islamic solutions for the different economic problems of the time.
2. Conducting comparative studies between the Islamic and other economic systems showing the extent to which the differences in their respective applications are a result of differences in the systems themselves, and providing an evaluation of each system.
3. Consulting the volumes written by the experts on Islamic Sharia, extracting their detailed opinions on questions of economics and expressing them in terms used in the current economic literature along with the presentation of relevant commentaries.
4. Keeping abreast of the developments in the economic thought among the Islamic thinkers through out the different Islamic eras and countries, identifying the differences among them, and determining the bases of each opinion and presenting an evaluation of it.
5. Supervising the setting up of a scientific library which contains the volumes research studies, dissertations and specialized journals that deal with economics in Islam.
6. Encouraging the writing of master’s and doctoral dissertations in Islamic economics and providing for the training of young researchers who combine the two cultures the first being one of Islam and Fiqh (Islamic jurisprudence) and the second being one of technical economics.
7. Studying the economic situations in the Islamic world investigating the underdevelopment that it suffers from, and drawing plans for the setting up of Islamic economic structures which will ensure cooperation among Islamic countries and their complementarily, and will benefit humanity.
We are not being unrealistic in our recommendations. We look forward to the setting up within the Islamic world of centers or institutes that are specialized in Islamic economics.
[Note: The First World Conference on Islamic Economics which was convened by the Kingdom of Saudi Arabia and organized by Kint Abdelaziz University in Holy Mecca in Safar 139 February 1976 led to he creation of the World Center for Research on Islamic Economics (as a part of King Abdelaziz University). Similarly. the First World Conference on Fiqh which was convened by the Kingdom of Saudi Arabia and organized by Imam Mohamed Ibn Saoud University in Ryad in Do Lqiada. 1396/November 1976 led to the creation of a department of Islamic Economics in the Sharia faculties. The department is intended for the study of Islamic economics in four complete years and started operating in the academic year 1399-1400 AH. Later this department became a separate Faculty of Islamic Economics. In addition to the above. the Commerce Faculty of the AI-Azhar University took the initiative of setting up the "Sheikh Abdellah Kamil Center for Research and Studies on Islamic Commerce” which delivers, in the name of AI-Azhar University master’s and doctoral degrees in Islamic economics.]
Economy is the vital context which reveals the material and spiritual strength of Islam and through which the Islamic Ummah can achieve its cohesion, strength and universal mission.

3.3. Neglecting the Application of Islamic Economics

3.3.1.Gap between Belief and Reality

Nobody doubts the Moslems’ faith in Islam and nobody questions their belief in the soundness of the principles that constitute the basis of this religion, especially in the context of the organization of society in its political. social and economic activities.
Several voices cry out at different official and non-official levels some die out in insistence while others burst out in anger calling for the application of the foundations and the principles of Islamic economics. Sometimes, these voices find attentive ears and a strong echo among the people in charge as well as a sincere response and a confirmed interest on the part of the peoples and their leaders. However, the response stops there.

3.3.2. The Reasons for not Applying the Principles of Islamic Economics

Although the Moslem peoples and their leaders adhere to Islam and experience the application of the Sharia, they, nonetheless, seek the solutions to their different economic problems outside Islam and thus, we see their societies swinging awkwardly between the capitalist and socialist systems, neglecting their Islamic economic system.
This state of affairs does not mean the forsaking of Islam or doubt about its economic principles. Neither does it mean negligence on the part of Moslems or atavism (reversion) on the part of the leaders. The reason for not applying the principles of Islamic economics is that the solutions which are presented in the name of Islam for the problems of our modern times (and they are complex economic problems) are simplistic and unpractical. In fact these solutions are suggested by some men of religion who are not specialized in economic matters, relying in doing so on some old time religious leaders or theologists. In doing so, they ignore some important matters which are as follows :

1. Islam does not have a place for men of religion as such for all Moslems are men of religion. However, it does have a status for men of knowledge. Nowadays, it is not enough for a person to be educated in the large domain of Fiqh in order to be able to formulate legal opinions about modern complex economic matters. Rather. it is necessary for him, in addition to that, to have a specialized knowledge that comprises the foundations and the details of the economics science.
2. The judgments by Ijtihad made by the old time Islamic leaders and theologists, in spite of their great importance, cannot be taken in their absolute meanings. since they are essentially opinions. Added to this is the fact that most of these judgments were formulated in a period and in conditions which are not ours and on problems which are not ours. Today. We are called upon to make serious attempts as the old time theologists did in order to reveal Islam's judgments on the new financial transactions and economic problems.
3. Several writers on Islamic economics limit their studies to subjects that relate essentially to the questions of riba and the prohibiting of interest insurance companies, banking transactions ,as if Islamic economics were limited to these questions. Even in their dealing wit h these topics and in the conclusions of prohibition and unlawfulness that they usually reach (without making any distinction between different banking or insurance operations). most of these writers do not present to us a detailed study on the practical alternative to what they prohibit. This ends up in cutting short the investigation for the required solution.
Some people make the confusion between Islamic economics and Islamic financing science. They entitle their works Islamic economics and inside they deal with the topics of the ‘fifth” (khumus). the “tenth” part (a’ouchour), land-or poll-tax (kharaj) body and face partnerships (sharikat al’abdan and sharikat lwujuh). Although the majority of these topics have acquired historical importance. they nevertheless present no serious studies that can be reliably related to the reality of our modern world.

3.3.3.The Cause of the Problem and it Solution

In the final analysis, the cause of the problem is that we do not have enough specialists in Islamic economics.
There lies, in my opinion. the ill that we are suffering from and there lies too the missing link.
Modern economists lack the thorough knowledge of Islam. and therefore they spontaneously get weary of studying the economic foundations for the economic problems of our time. On the other hand our theologists lack training in modern economics, a fact that makes them unable to do well in revealing the economic foundations of Islam and using them in ways that are consistent with the requirements of our time and with the reality of our current complex economic world.
This state of affairs has led the Moslems of today, common people and leaders alike. to turn in a vicious circle, aspiring to Islamic economics and calling for Islamic solutions to their problems while, at the same time, dividing themselves between the capitalist and the socialist Systems and applying the solutions of this or that system about which they do not feel comfortable or secure.
The only choice for the solution of this problem or the escape from this vicious circle is to train specialists in Islamic economics, who combine “the rich Islamic culture” and “the contemporary modern economic culture".
This will be achieved not through call for determination and appeals to theologists for seeking specialization, but through the creation of departments and chairs for this subject matter in the Islamic universities, administration institutes, faculties of commerce and law, etc. This will lead to the constitution of a specialized student body for this subject matter.
Through this systematic approach, we will highlight the economic foundations of Islam with the spirit of contemporary life, and show the possibility of applying them in a way that is consistent with the changing needs of society. It is only with this approach that we will be able to put an end to all kinds of blind fanaticism and empty appeals, and that we will enable Islamic economics to develop and flourish. and thus contribute to the solution of world problems and the fostering of world peace.
This is a cry from the depth of my heart, which I am addressing to all Moslems, especially the economists and theologists for the sake of knowledge and truth, and for Islam and Moslems, The rationale is that Islamic economics is the material and spiritual strength of Islam, and that it provides the means for the achievement of the Islamic Umma’s cohesion, strength and world mission.

I have conveyed the message. May God be the witness.
http://www.ymsite.com

Understanding Politics in Islam - Fiqh al Siyasah

Adapted and rearranged from the book Fiqh al-Dawlah written by Professor Yusuf al Qaradawi.


1. What is the aim of politics in Islam?

According to Al-Mawardi from his book Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, it is hirasatud din wa siasatud dunya - to uphold the religion and administer the world. Politics is not munkar - is not a depravity - real politics is noble virtuous because it administers the affairs of all creatures, bringing man closer to good and away from fasad - evil. According to Ibn al-Qayyim, politics is really the justice of Allah the Almighty and His Prophet (peace and the blessings of Allah be upon him).

The Prophet Muhammad s.a.w. was a politician as well as the messenger conveying the risalah, murabbi - teacher, Qadi - Chief Justice, Head of the nation and Imam of the ummah. The Khulafa' al Rasyidun - the rightly guided leaders who succeeded him were also politicians following the Sunnah - way of the Prophet, establishing just administration, practising ihsan - the betterment of good and providing the leadership of 'ilm - knowledge and Iman - belief.

However in the present time, due to 'politics' man faced suffering as a result of deceit and political ploys and scheming and devious politicians, whether in the form of past colonialists, treacherous rulers, tyrannical leaders and regimes preaching Machiavellian philosophy (the ends justifies the means!).

It became common to label and describe committed Muslims as 'political' so that they are regarded warily and wickedly for the purpose of disassociating and furthering apart the people from them, intending that society will shun and hate what is called 'political Islam'. It has been such that symbols of Islam like the headscarf, the proper attire and congregational prayers - Salat jama'ah are attempted to be labelled 'political'.

It is a blatant lie for those who say that there is no religion in politics and that there is no politics in religion. This deceit was once tried in the form of an attempted fatwa - a decree while the members of the Ikhwan al-Muslimun were imprisoned in the detention camps in Egypt in the 50's. The regime wanted to influence the masses to regard the activists and the Dai' (the very people who wanted to uphold the Syari'ah, Al-Qur'an and Al-Sunnah) as the purveyors of fasad - evil by using corrupted 'ulama - paid scholars.

2. The Fight against Fasad and Zulm (Evil, Transgression and Tyranny) is the utmost in Jihad

From the understanding of the Prophet's tradition (mafhum hadith):

Munkar (transgression) is not limited to khamr - liqour, gambling and zina - - unlawful sex but degrading and defiling the honour and dignity of the people and citizens is a major transgression, so is cheating in the elections, refusing to give testimony - neglecting to vote, letting government be in the hands of those who are not deserving and undesired, stealing and squandering the nation's wealth and property, monopolising the people's needs for personal gains or cronies' interests, detaining people without crime or just cause, without judgement from a fair court, torturing human beings in prison and the detention camps, giving, accepting and mediating in bribes, cowering up to, praising evil rulers, allowing the enemies of Allah and the enemies of the Muslim community to be leaders and shunning the believers - the mu'min.

These are all grave transgressions!

When a Muslim remains quiet upon seeing all of these it means that he or she does not deserve to live (is not alive) from the mafhum of al-ayat and al-hadith.

Islam requires that every Muslim has political responsibility. A Muslim is required by his Iman - faith to be truly concerned with the affairs and problems of the ummah - community, helping and defending the meek and the weak, fighting tyranny and oppression. By retreating and abstaining oneself, it will only invite divine retribution and being seized by the flames of hell (mafhum ayat).

3. Political Freedom is Our Utmost Need Today

Islam is always rejuvenated, its message spread across, its resurgence, its reverberating call heard by all even if it is given some limited freedom. Therefore the first battle is to obtain freedom to deliver the message of da'wah, the risalah of tawhid (Unity of God), spread consciousness and enabling the existence of Islamic movements.

True democracy is not the whims and desires of the tyrannical rulers or their cronies, it is not the place to jail and incarcerate its fighters and not the place to torture its proponents.

Democracy is the simplest and proper way to achieve the aims of a noble life, to be able to invite all to Allah and Islam, to be able to call others to Iman without having our souls being imprisoned and our bodies sentenced to be executed by hanging. It is the space for a free and honourable nation to have the right to choose, evaluate the ruler, change governments without coups and without bloodshed.

The theory, way and system which looks alien maybe adopted if it benefits us and as long as it does not contradict clear Islamic edicts and the rules of Syariah. We appraise, amend according to our spirit, we do not adopt its philosophy, and we do not allow what is forbidden and vice versa. We do not relinquish or compromise what is ordained or compulsory - the wajib in Islam.

The gist of democracy is that the public, the people can choose the rulers who are going to administer them; the people having the right to select, criticise and terminate; and the people are not forced to accept systems, trends, and policies which they do not agree to and they are not abused. They are free to hold elections, referendums, ensuring majority rights, protecting minority rights, having opposition, have multi parties, have press freedom and safeguarding the independence of the judiciary. But once again to constantly uphold and safeguard the principles of Islam, the firm rulings, the al-thawabit: the determined laws - hukm qat'i, the daruri - the essentials of religion and the non-ijtihadiy must not be compromised or neglected.

Syura:

Syura or consultative decision making must be followed and not just as a debating factor. By practising syura, it is closer, hence even better than the spirit of democracy. It is but the lost jewel found, the lost wisdom - al-hikmah which has been rediscovered.

Syura enables musyawarah to be conducted, obtains views and opinions, becomes the responsibility of the people to advise and counsel the government (ad-dinu nasiha) and establish amar ma'ruf nahy munkar - enjoining good and forbidding evil. Among the obligations of amar ma'ruf nahy munkar is the highest jihad (struggle) that is to voice out the truth in front of the unjust tyrant.

The State of Politics in the Ummah:

The musibah or calamity of the ummah then and now is the absence and the abeyying of the system of syura and the adoption of an oppressive dynastical ruling system. In the modern era, dictators stay in power by the force of arms and gold - power and wealth resulting in the syariah being hindered, secularism being forced upon and cultural Westernisation being imposed. Islamic da'wah and the Islamic movement being victimised, brutalised, imprisoned and hounded viciously.

4. Qur'anic Examples of Tyrannical Rulers

The Al-Qur'an denounces all powerful rulers such as Namrud, Fir'aun (Pharaoh), Hamaan and Qarun. Namrud is taghut - the transgressor who enslaves the servants of Allah as his serfs.

There is the pact or collaboration of three parties:

Fir'aun - he claims to be God, carries out tyranny and oppression throughout the land, enslaves the people

Hamaan - the cunning politician, experienced, having self interest, in the service of taghut, propping up and supporting Fir'aun and cheating the people, subjugating them.

Qarun - the capitalist or feudalist who takes opportunity from the unjust and oppressive laws, spending fortunes for the tyrannical leader in order to profit and amass more vast returns, bleeding and exploiting the toils of the people. The origin of Qarun was that he came from Prophet Musa's own clan who colluded with Fir'aun due to the love of worldly life and materialism.

The combination of taghut and Zulm results in the spread of mayhem and the destruction of the community, subjugating man by force and degradation.

The People:

Al Qur'an denounces the people or citizens who are obedient and loyal to their oppressive rulers. The people who remain under the tutelage of taghut are fully responsible and accountable because it is due to their attitude that brought forth these fir'auns and taghuts.

Al-Junud (the collaborators):

These are the armies and enforcers of the rule and order of the taghut. They use force, fear and repression to eliminate and subdue all opposition and dissidents of the tyrant.

5. An Example of Leadership

Balqis, the Queen of Saba' as told in the Qur'an was a woman who lead her people well, just and administered them with intelligence and wisdom saving her people from a war that was destructive and made decisions by syura-consulting them. Alas, the story ended with the acceptance of Islam. She led her people towards the goodness of the world and the hereafter.

Leaders like her are much more capable and qualified with political acumen and wise administration than most of the present Arab and Muslim 'male' leaders. (Prof. Yusuf Qaradawi purposely avoided the term 'al-rijal')

6. Pluralism and Multi Parties in Islam

The existence of various parties or movements is not forbidden as long as unification is not achievable due to differences over objectives, approaches, understanding and the level of confidence and trust. Variety and specialisation are allowed as long as they do not become contradictory and confrontational. However everyone has to be in one united front when facing the challenges to aqidah - belief, syariah, ummah and the survival of Islam. Relations between parties and groupings should be in the atmosphere of non-prejudice, forgiveness, nobleness, counselling truth and steadfastness, wisdom and engaging in healthy cordial debate.

Even when the Islamic State is established there is no reason to feel distraught at the existence of pluralism and differences.

7. Counselling and Corrective Participation in Politics

Without the shedding of blood, the most effective way as the outcome of long and painful struggles is the existence of political forces which the government in power is unable to contain or eliminate: that is presence of political parties. The ruling regime can get rid of individuals and small groups of opponents but it is difficult for them to defeat or wipe out larger organisations which are well structured, organised and rooted in the masses of society. Political parties have the platform, machinery, newspapers and publications as well as mass influence.

Political parties or political movements are necessary to fight oppression, to enable criticism, bringing back the government to to uphold truth and justice, bringing down or changing the government. These parties are capable of monitoring and appraising the government, offer advice and criticism.

8. Voting

Voting in the elections is a form of testimony. A just testimony is considered as long as one is not convicted of crime. Whoever so votes or abstains from voting in the general elections causing the defeat of a trustworthy and deserving candidate but on the other hand allows the candidate who is less trustworthy and undeserving to win, one has gone against the command of Allah concerning giving testimony.

Islamic Economics: An Alternative? Solving World Financial Crisis

By Dr. Hussein Shehatah

Expert on the Islamic Financial Transactions

After World financial meltdown had dealt a severe blow to the free market system, economists rushed searching for alternatives that could avoid the pitfalls of Capitalism. Dr. Hussein Shehata, a prominent expert on Islamic financial transactions, argues that Islamic economic system can be a viable alternative. Dr. Hussein Shehata Received his PhD in administrative accounting from Bradford University, the United Kingdom. He works as a financial advisor for numerous financial institutions in the Muslim World.

Signs of the collapse of the world financial system have emerged, causing great panic to people all over the world. Many governments called upon economists and experts to find a way out. Financial institutions and their agents began to think about rescue plans.
Many people rushed to draw their deposits from banks. At the same time, several financial institutions have frozen the process of granting loans to companies and individuals for fear that it might be difficult to take them back.
The drop in the circulation of money among individuals, companies and financial institutions has given rise to a sharp slowdown in the economic activity. As a consequence, debtors have become unable to pay back their debts.
Wall Street meltdown dealt a severe blow to the level of exchanges in money and exchange markets causing indexes to fluctuate. Furthermore, used capacities in companies were decreased due to the decrease in financial flow and the inability to take loans from financial institutions, except at high interest rates with heavy guarantees.
This shortage of financial flow decreased consumption of certain commodities, like cars and real estate sector. The drop in consumption decreases savings, investment projects, and hence increases unemployment which is eerily climb as many companies become bankrupt threatening many employees to lose their jobs.

Causes of the Crisis

Maurice Allais, an expert on world economy and a Nobel Prize laureate in economics, said, “The world economic system is based on some concepts and rules that will be the very cause of its destruction unless treated and rectified quickly.” In fact, many economists argue that the neo-capitalist world economic system rests on principles that will lead to its ruin.
It can be argued that among the reasons that led to the crisis is the spread of moral economic corruption, such as exploitation, lying, circulation of prejudiced rumors, cheating, monopoly and the engagement of nominal transactions, with no real value. In this way, the wealthy and creditors oppress the poor and debtors who, as a consequence of being unable to bear such oppression anymore or pay back these debts and loans, will grumble and be resentful.
Also, wealth has become a weapon used to dominate and control politics around the world. Money has become the idol the capitalist economy.
Interest-backed banking system inflicts mounting debts on consumers by working within the framework of the system of trading debts, either by selling, buying or brokerage.
The more the interest rate on deposits increases, the more the interest rate on the loans granted to individuals and companies will also increase. Only banks and stockbrokers benefit from this, whereas the debtors, who take loans for consumption or production purposes, bear this heavy burden alone.
Credit card debt inflicts high costs on the consumer, and when one can not pay back his debts, the interest rate is continuously increased. Ultimately, consumer’s property will be confiscated in order to guarantee security. This has actually happened to many holders of such credit cards, causing an imbalance of their house budgets.
Indeed, banks impose additional burdens on the borrower who is not able yet to discharge the first loan due to the increasingly higher rate of interest. This is similar to usurers in the pre-Islamic period of Ignorance who would say to a debtor, “Either you repay or augment.”
Furthermore, Stock brokerage firms deceives those in need of loans as they claim high commission payment if there are potential risks, leaving the poor debtors to bear their burden and attributed negative consequences.
Actually, Some economists believe that no real development or wise employment of the means of production could be achieved unless the interest rate is zero. This view was held by Adam Smith, the Father of modern economics.
Furthermore, economists think that the alternative is based on participating in profit and loss, because it brings about stability and security. In addition, interest-based system results in the accumulation of wealth in the hands of few people who will thus be in control of the world’s fortunes.
In addition, The world financial system rests on the basis of the financial derivatives system that depends mainly on nominal transactions, with no real exchanges of goods or services. What is even worse is that most of these transactions are based on credits taken from banks in the form of loans, and when things develop unfavorably all that collapses triggering the financial crisis.

Islamic Economics

The current financial crisis debunks the myths of Capitalism, opening the way for alternative economic systems to emerge, among which is the Islamic finance and economy.
Yet, instead of just reacting to the crisis, scholars of Islamic economics ought to explain the concepts and principles of the Islamic financial and economic system and present its reference and applications to wider audience.
The Islamic economic and financial system is based on a set of values, ideals, and morals, such as honesty, credibility, transparency, clear evidence, facilitation, co-operation, complementarity ,and solidarity.
These morals and ideals are fundamental because they ensure stability, security, and safety for all those involved in financial transactions. Furthermore, the Islamic Shari`ah prohibits the economic and financial transactions that involve lying, gambling, cheating, gharar (risk-taking), gahalah (unawareness), monopoly, exploitation, greed, unfairness, and taking people’s money unjustly.
In addition, Islamic economy promotes participation in profit, loss, and actual exchanges of money and assets. In fact, there should be real interaction between the wealthy, employers, the employees, and financial experts.
There is no party who is a constant winner or a constant loser; yet profit and loss is mutually shared.
Based on Shari`ah regulations, economic contracts entail mudarabah, sharing, murabaha, istisnaa`, salm, igarah, and sharecropping. Shari`ah prohibits all forms of investment-based contracts of funding that involve interest loans forbidding financial transactions that involve gharar (risk-taking) and gahalah (unawareness).
Actually, economic experts assert that the system of financial derivatives can not bring about real development. Financial derivatives create only money, with no real value, causing inflation and price rise ,as well as moral decadence. For example, financial derivatives caused quick collapse of East Asian financial institutions.
Regarding debts, Shari`ah prohibits all forms of selling debts, like discounting promissory notes and checks with postponed payments. Also forbidden under the Shari`ah is the scheduling of debts at a higher interest rate. Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) forbade the sale of debts. In fact, economists contend that selling debts has exacerbated the financial crisis.
Actually, the Islamic economic and financial system makes it easier for the borrower to repay debts. Almighty Allah says: “And in case any person is under difficulty, then he should (be granted) a respite to (the time of) ease…” (Chapter 2: Verse 280).
Shari`ah allows for a system of funding and investment based on participation in both profit and loss and interaction between capital and labor. Shari`ah calls on the parties involved in transactions to behave in a truthful, honest, clear and transparent way by prohibiting gharar, gahalah, cheating, gambling, lying, rumors, exploitation and taking people’s money unjustly.
In a word, the only way out of this crisis can be found in the principles and regulations of the Islamic economics.”

http://www.islamonline.net

Zakat - Islamic Economy Purpose in Islam - Part 1

The economics of Zakat and its relevance to modern times is a hotly debated issue among both religious and liberal Muslims. This series of articles will attempt to explain the concept of Zakat in the light of only the Quran and the faithful implementation of this concept by our Prophet Muhammad (pbuh). We will see how a similarly implemented system can solve the current economic problems of not just Muslim Countries, but of the World.

Zakat - First Universal Welfare System

Contrary to the beliefs of both religious and secular Muslims, the Prophet Muhammad achievements were based not on ephemeral but on the permanent values of the Quran. He brought about the greatest revolution, even an economic and political miracle in human history (see Michael Hart, THE 100, pages 3-10). In a very short time after the prophet migrated to Medina and implemented the system of salaat and zakat, the economic condition of the people changed.

* (For a detailed discussion about the system of salaat, see a two part article in MONITOR, pages 6-10, September/October 1998, and pages 7-12, December1998/January 1999)

The Prophet Muhammad (pbuh) is reported to have said; If a single person were to sleep hungry in a town, then God's protection is lifted from that town -[Masnad Imam Ahmad]. This hadith emphasizes that no one (Muslims or non Muslims) under this system should go hungry. Thus this zakat system created the first universal welfare system in human history. It also gradually transformed the existing slave based economy to a universal welfare based economy. By the end of the Prophet's period, the entire Arabian Peninsula enjoyed economic as well as political security. This system reached its pinnacle during Khalifa Umar's time (again, see Michael Hart, THE 100, pages 261-265), a time when, history tells us, hardly anyone was in need of charity.

What has occurred then in the intervening years that the Muslims masses are suffering economic deprivation even though they live in areas with plenty of natural resources?

What Happened Then?

Muslims and non Muslims alike ask the question; If the system implemented by our Prophet Muhammad (pbuh) and Sahabaa (r) was so good, why did it not continue? The answer is simple, we changed or abandoned the system implemented by the Prophet Muhammad. Instead of deciding matters with open consultation, as the Quran requires, the Ummayad and Abbasid dynastic rulers created a dictatorship under the guise of " Shari'iah " and " Ijma'a ". This was a ploy to fool the people. The rulers first acquired illegal political authority, and then delegated religious authority to Imams appointed by themselves.

Thus they hijacked the train of Islam from the track of our Prophet (pbuh) and his Sahabba (r) and put it on a new track called " Shari'ah ." Since then, a minority of the rich and powerful has been riding this train and entertaining their friends while exploiting the vast majority of Muslims along the way. Consequently, common Muslims have continued to live in poverty and to suffer intergenerational economic misery. Islam's system of Zakat has had nothing to do with this sad state of affairs.

Zakat & Our Approach

Today, we are taught that zakat is one of the pillars of Islam. Zakat is generally translated as charity or poor due and it is required to be distributed according to the details given in the Shariah. However, the descendents of the Prophet (pbuh), generally known as "Syeds" in the Indian subcontinent are forbidden to take zakat according to this Shariah. No matter how poor, they are considered superior by birth compared to other Muslims due to their supposed relationship with the Prophet (pbuh). Obviously, this is against our Prophet's Sunnah since he proclaimed justice, fairness, and equality for all, regardless of family or blood relationship.

The dispensation of zakat is regulated by different rates (called shar'h ) for different items called (nisaab) whose details are given in books of hadith and Fiqh. Zakat on money is 2.5% of the savings over a period of one year according to the Shari'ah. There are many conditions attached to the giving and receiving of zakat. There is no uniformity even among the Sunnis in the restrictions, rates and even the items of zakat.

In addition, there are different books of Fiqh and Shari'ah for different Muslim sects or schools of thought! Although Islamic scholars know about these differences in zakah among the Muslim sects, they rarely bring them out into the open, since it is in the interest of these scholars to keep the people ignorant.

The differences in zakat among the four Sunni Imams are not as major as among the Sunni and Shi'ia Imams. For example, in Fiqh Jaffariah , there is no zakat on paper currency. So, for the followers of this Fiqh there is no Zakat on bank accounts. When General Zia-ul-Haq, the Pakistani military ruler instituted compulsory zakat in Pakistan, the Shi'ia 'Ulema revolted against it and refused to abide by the government's zakat ordinance. Ultimately the government excluded Shi'ias from the yearly bank account deductions. This led many Sunnis to declare themselves Shi'ias on their bank forms to avoid paying zakat on their bank accounts.

Zakat - Conclusion

Dear sisters and brothers! We must re-turn to the true spirit of the Quran; we must have the courage to follow the Islam of our Prophet Muhammad (pbuh), which requires real sacrifice and a drastic change in our lifestyles. We must go back to the Quran as the primary source, and not to the rulings of Islamic scholars from the time of the Ummayad and Abbasid rulers.

In Part 2 of this article we will look at the real meaning and significance of zakah - the Arabic word zakah with its root z-k-w , which means growth and development, not charity or poor-due. Keeping this meaning in full view, zakat is supposed to ultimately lead to growth and development of all human beings; it is supposed to remove the need for charity or poor-due in the long term. We will see how zakat not only leads to the economic progress of individuals and all human beings but to their spiritual progress as well. We will also note the difference between Sadaqaa and Zakat.

Zakat - Islamic Economy Purpose in Islam - Part 2

Economics: Concept and Purpose in Islam

In part I of this article, we had examined the prevailing opinions of both religious and secular Muslims, as well as the prevailing system of Zakat in some so-called Muslim countries. We had concluded that the concept and practice of Zakat has been reduced to a lifeless ritual by means of which the rich believe they can gain entry into Heaven in the Hereafter. On the other hand, our Prophet ( pbuh ) acted to establish the Deen of Allah Almighty in Medina by implementing the system of Salaah and Zakat as spelled out in the Quran. In this part we will look closely at this system of Zakat .

If Zakat is one of the pillars of the Deen , it stands to reason that this pillar must stand on a firm foundation. That firm foundation is comprised of each Muslim's unshakable conviction, 100% commitment, utter sincerity, and complete dedication to the belief that the Allah-owned resources on the planet must be made available to all creatures and human beings for their sustenance, nourishment, and growth.

The Arabic word Zakat , with its root Z -K -W means growth and development. A tree is nourished and grows in the presence of Allah-owned resources such as the soil, the rain, the sun, and the air (56:63-72; 80:24-31). Any interference in the flow of any of these resources will retard the growth and development of the tree. Similarly, any individual, group, government, or system which disrupts the natural flow of Allah-owned resources on the planet to all human beings creates an imbalance in society: the rich/poor, the master/slave, the owner/worker. In the West, this awareness is dawning in respect to plants, animal and insect species which are becoming extinct due to this imbalance in nature caused by the actions of human beings.

However, the global economic imbalance continues to grow unchecked because human beings have refused, in their greed, to believe in the basic economic principle of Zakat : unrestricted flow of resources to all human beings (41:10, 50:11, 55:10, 56:73, 79:33, and 80:32).

The capitalist New World Order of the West actively seeks to control the natural resources of weaker nations under the guise of "global economic security." Using the United Nations as a tool, the weak are intimidated into submission either through economic sanctions or military force. Allama Iqbal beautifully captured this mentality of the powerful when he said: "Hai wo sultan ghair ki kheti pe ho jiski nazar." (The master is one who always has an eye on others' lands.) Muslims, too, have abandoned the Quranic Zakat , which is Allah's assured challenge to this naked exploitation of the weak by the strong. Unlike other religions, Islam is a Deen , a system of life, a constitutionally-run, collective life that encompasses the social, economic, political, judicial, and military aspects of a community. The leaders of this community are not priests, or scholars, or the rich, or the strong: they are the most upright who commit to upholding the laws of Allah Almighty in the land, " Amr bil ma'aroof " (enjoining what is right) and " Nahya 'anil munkar " (forbidding what is wrong). They make sure the Quran, the Constitution of Allah, is en acted i.e. put into action.

What then, is the position of the Quran on the Economic World Order that should prevail, in other words, Zakat ? The Quran emphasizes the importance of economics in human life. While describing the life of Heaven, the Quran says there will be no hunger and no misery there.

"There is therein (enough provision) for thee not to go hungry nor to go naked." [Yusuf Ali (20:118)]

Too, the Quran teaches us to work for the good of this life, as well as the hereafter (2:201, 7:156), in contrast to the mindset of those who consider economic prosperity in this life to be an end in itself. According to the Quran, such people live at the animal level:

"Verily Allah Almighty will admit those who believe and do righteous deeds, to Gardens beneath which rivers flow; while those who reject Allah Almighty will enjoy (this world) and eat as cattle eat; and the Fire will be their abode." [Yusuf Ali (47:12)]

Taqwaa (righteous works) includes the use of economic prosperity to achieve a higher and nobler goal (10:63-64, 16:30). Economic prosperity is a means, not an end; it is a source for life, not the end of life; it is a prerequisite for growth and development in life, not the final goal of life. Since economic prosperity is so essential to human growth and development, Allah Almighty has addressed the issue of Zakat in great depth in the Quran.

To begin with, Allah Almighty says He is Rahman and Rahim :

"There is no moving creature on earth but its sustenance dependeth on Allah: He knoweth the time and place of its definite abode and its temporary deposit: All is in a clear Record." [Yusuf Ali (11:6)]

"How many are the creatures that carry not their own sustenance? It is Allah Almighty who feeds (both) them and you: for He hears and knows (all things)." [Yusuf Ali (29:60). Also see verses (6:152) and (17:31)]

Allah, of course, does not personally feed anyone: And when they are told, "Spend ye of (the bounties) with which God has provided you," the Unbelievers say to those who believe: "Shall we then feed those whom, if God had so willed, He would have fed, (Himself)?- Ye are in nothing but manifest error." [Yusuf Ali (36:47)]

Allah Almighty fulfills this promise by creating the resources for the nourishment and growth of all moving creatures. No one, therefore, has the right to own or control the Allah-given natural resources or to restrict their flow to humanity at large (107:7, 17:20). Otherwise, this is tantamount to belying the Deen of Allah Almighty (107:1-6). Any association or partnership with Allah Almighty in this respect is Shirk , an unforgivable sin in the sight of Allah. Allah Almighty says:

"Join not anything as equal with Him; be good to your parents; Kill not your children on a plea of Want- We provide sustenance for you and for them ." [Yusuf Ali 6:151]

Secondly, Allah Almighty is clearly the real owner of the resources He has created. The following verses in the Quran leave no doubt about this:

The earth and all its resources belong to Allah. It is such an obvious fact that no one can deny it (6:12, 10:31, 29:61 &63, 31:25, 34:24, 39:10 &38, 43:9).

· Allah Almighty is the inheritor of the earth (19:40). The earth has been created for the benefit of all (55:10).

It has been created to provide nourishment for all (56:73).

To Him belongs all that is in heavens and the earth, "La hu ma fissamawati fil ardh" (2:116, 2:255, 4:171, 5:40, 14:2, 16:52, 20:6, 22:64).

"Lillahi ma fissamawati fil ardh" (2:284, 3:109, 3:129, 4:131,132, 5:40, 10:55, 10:67, 14:2, 16:52, 20:6, 21:19, 34:1, 42:4, 42:53, 53:21).

"Lillahi miraathus samaawaatti wal ardh" (3:180).

As Owner, then, Allah Almighty has given us these resources as a trust which we are required to disburse according to His Will (the system of Zakat ), which is, to make available to all living creatures according to their needs, without any hindrance or control, the sustenance and provisions of life.

It was the Prophet's ( pbuh ) unshakable conviction, his utter commitment, and total obedience to this system of Zakat that led to the establishment of the basic infrastructure of a universal, welfare-based economic system in Medina, and which reached its pinnacle during Khalifa 'Umar's (R) time when, it is said, hardly anyone was in need of charity. The Prophet ( pbuh ) lived his life true to this principle: he was not an owner of anything, no land, no possessions; he was merely an enforcer of the Will of Allah Almighty - he established the system of Zakat .

Shirk - Associating Other Owners Besides Allah Almighty to the Ownership of the Earth

Since Allah Almighty owns the Earth and its resources, then no one else can be an owner. A simple example illustrates this well: I wish to buy a piece of land. The seller and I sign the papers, and legally, I become the new owner. But if we carry this process back far enough, a point will come where this mutual deal will come to an end. Someone must have acquired that land illegally at first without any mutual agreement. Now, in legal jargon, any illegally acquired property, no matter how many times it is bought and sold thereafter, remains illegal. So, how can I say that "I" am the "legal" owner of that land? In my own defense I may claim that I acquired the land "legally," or that it is not my responsibility to worry about someone else's very first illegal acquisition of that land, or that I bought it from halal earned income, so I "own" it. But it does not change the reality - I am involved in a deal which was Shirk to begin with. And, as long as I believe in "my ownership," I am involved in Shirk .

Brothers and sisters! It is not difficult to understand this kind of Shirk if our hearts and minds are open and sincere. According to the Quran, Muslim believers are required to enter into a contract with Allah Almighty in which they must sell their life and wealth to Him in exchange for Jannah : "Allah Almighty hath purchased of the believers their persons and their goods; for theirs (in return) is the garden (of Paradise)" [Yusuf Ali 9:111]

But, if we cling to the attitude that we own our life and wealth (in violation of the above ayah) then how can we practice and establish Zakat ? First, this Shirk (having two owners, Allah Almighty and us) has to be slowly and gradually eliminated before the tree of Zakat can take firm root in a land rooted in Tauheed (with Allah Almighty only being the owner of everything including our lives) and not in Shirk (in which others are also owners along with Allah). That is where Sadaqaa or charity comes in.

What is Sadaqaa ?

Our Islamic scholars interpret both Zakat and Sadaqaa as charity. And whatever instruction Allah Almighty has given in the Quran in the following verse for Sadaqaat they attribute it to Zakat .

Alms [Sadaqaat] are for the poor and the needy, and those employed to administer the (funds); for those whose hearts have been (recently) reconciled (to Truth); for those in bondage and in debt; in the cause of God; and for the wayfarer: (thus is it) ordained by God, and God is full of knowledge and wisdom. [Yusuf Ali (9:60)]

But, first of all, why would Allah Almighty use two different terms if they mean exactly the same thing? It does not make sense. Secondly, the Arabic language also does not support it. While the root meaning of Zakat comes from Z-K-W , meaning growth and development, the root meaning of Sadaqaa comes from the root S-D-Q , meaning truth and power. Therefore, all the words that are derived from this root will have these two meanings (truth and power) embedded in them. Siddeeq is one who proves his trust and belief by his actions. As-Sadaqatu is anything that is given in the way of Allah Almighty voluntarily to prove one's promise and belief in Him as opposed to Zakat , which is compulsory [Tajul 'Uroos]. Therefore, Sadaqqa has a different purpose in Islam than Zakat and both cannot be equated with each other. How can income tax (a compulsory thing) be equated with charity (a voluntary thing)?.